macet

Jakarta memang sudah dipegang dan berada pada ahlinya. Pertanyaannya adalah ahli dalam bidang apa, dan kemana arah keahlian itu, apakah demi masyarakat banyak, kebutuhan semua, memuaskan semua ataukah hanya ahli dalam memberikan plester, gali lobang tutup lobang atas nama proyek dan keuntungan semata. Saya sendiri hanyalah ahli dalam bukan bidang apapun. So mengapa, apakah tidak boleh untuk urun rembuk, meski hanya dari celoteh orang bodoh yang mestilah dianggap tidak tahu menahu apa-apa, terbukti dari kosongnya harta kekayaaan yang biasanya adalah tolok ukur keahlian dan kesuksesan seseorang. Okelah kalau begitu artinya memang apa yang dicurahkan disini sangat mungkin tidak bernilai dan berarti apa-apa, dan mungkin karena memang begitu pula sejatinya. Dan beginiliah uneg-unegnya.

DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota, bukanlah sebuah distrik kesombongan atau distrik kepongahan yang mengakomodasi segala bentuk kepongahan dan kesalahputusan yang selalu membuat tidak nyaman, entah sudah diseting begitu atau memang karena kesrimpet pikirnya sehingga malah membuat keputusan yang serba kurang pas dan menguntungkan kenyamanan para warga. Sebagai awam hanyalah bisa menyoroti apa yang kasat mata dan dirasakan secara langsung saja, meski saya bukan warga Jakarta untungnya namun sebagai kota yang terpandang tentunya banyak keputusan yang dikopi paste oleh kota-kota followernya. Dan cilakanya sesuatu yang dianggap sebagai solusi adalah sebuah masalah baru dan menciptakan masalah lain yang lain dengan rentetannya. Tentu saja ini hanyalah omongan orang biasa tanpa pretensi apapun, tawaran diskusi seperti:

  1. Busway
    Selain jumlah daya angkut yang kurang, mengikis luas jalan raya, adalah bukan solusi yang indah, justru ada banyak runtutan masalah yang lainnya. Sebaiknya dihilangkan saja atau tidak usah diistimewakan.
  2. Transportasi khusus
    Semakin banyak, tanpa ada dukungan daya angkut dan ketertiban yang jelas aturannya, semakin menambah sesak, ditambah dengan persaingan untuk mendulang uang setoran sebagai alasan klasik. Seharusnyalah kantor-kantor besar dengan jumlah pegawai yang lebih dari 16 orang memiliki angkutan sendiri untuk mengangkut para pegawainya, jelas tujuannya dan tidak persaingan untuk saling berebut tumpangan. Mulai dari kelas eksekutif tertinggi hingga yang terendah, tentunya akan membatasi jumlah kendaraaan dengan sendirinya, namun tidak mengganggu kepemilikan kendaraan pribadi, hanya saja untuk bekerja disediakan angkutan tersendiri oleh perusahaan.
  3. Tata letak
    Tata letak antara kompleks pemerintahan negara, pemerintahan kota dan daerah bisnis serta pemukiman seharusnya ditata lebih rapi, bisa dibedakan sehingga tidak simpang siur, sehingga memudahkan akses bagi yang berkepentingan.
  4. Kuota usaha
    Bukan hal mudah, lokasi usaha-usaha besar seharusnya dihitung dengan rinci, tidak dengan mudah memberikan ijin usaha demi kenyamanan kota, karena toh masih ada wilayah lain yang sanggup dan memiliki tempat yang luas. Jumlah pendirian perusahaan seharusnya sudah dibatasi, karena menyedot tenaga kerja, sekaligus segala perangkat transportasi dan akomodasinya. Jadi jangan salahkan ketika banyak orang datang ke Jakarta untuk bekerja karena memang disanalah banyak uang beredar dan banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Kota sekitar masih mampu dan pastinya siap menghandel dengan kemampuan yang lebih demi kompleks metropolitan yang harmonis.
  5. Urusi kaum miskin
    Keberadaan sepeda motor sebagai sarana yang praktis dan ekonomis tentunya masih pantas dihargai, dan diberikan layanan jalan dan jalur yang cerdas dan nyaman. Angkutan umum kecil didedikasikan untuk layanan perusahaan yang membutuhkan, dengan demikian minimalnya distribusi penghasilan bisa terwujud, dan kota akan teratur, tanpa harus semrawut karena ketidak jelasan tujuan selain dari terminal sini ke sana.

Begitu dulu sekedar rembug yang mungkin bisa digunakan meski sangat mudah namun mengapa juga sangat sulit dilakukan. Entah ada kepentingan apa dibaliknya sehingga banyak kebijakan yang sangat terasa sangat tidak bijak. Jakarta oh Jakarta... Semoga bukan distrik kepongahan.