politik

Agama dan politik sangat berdekatan, jika tak bisa dibilang tidak terpsahkan baik secara strategi, pemikiran, anggapan atau apapun. Mengapa begitu, cara berpikir sederhananya adalah kekuasaan. Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi untuk mengajar, nabi mengajar pada umat, umat menghormati nabi laksana raja. Maka dimanapun kekuasaan akan selalu berperang dengan agama atau nabi. Nabi menghadapi kekuasaan karena ketidakadilan, biasanya nabi menang dan para pengikutnya setelah nabi mereka wafat akan menjadi raja, baik raja besar maupun raja-raja kecil yang memiliki kuasa. Perpecahan akan dimulai dan sangat kentara setelah para nabi mereka wafat.

Buku baru terbitan ELSAM : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat berjudul "Hak asasi manusia dalam pusaran politik transaksional : Penilaian terhadap kebijakan HAM dalam produk legislasi dan pengawasan DPR RI periode 2004-2009" ini berusaha memotret apa yang sudah dilakukan legislatif DPR hingga tahun 2009. Bukan hal mudah menjalani masa transisional justice yang sepenuhnya sepertinya akan gagal ini. Karena dari wacana dan pemahaman yang terstruktur dan tercipta pada partai-partai yang dimotori dan diuangi oleh para pelaku kekeliruan massal masa lalu di jaman rejim Presiden Soeharto, masih antipati dan memiliki thesis yang berbeda tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih membuat galau adalah menyatukan figur-figur cinta damai dan pluralis yang sepertinya tidak terwadahi lagi dalam satu ikatan sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman Wahid ketika itu, mereka para pejuang kemanusiaan, anti kekerasan dan pluralisme saat ini seakan menjadi ronin yang galau tanpa tuan namun berhadapan dengan ronin-ronin Soeharto yang sudah menjelma menjadi ninja dengan persenjataan dan mental yang sudah pulih lagi. Akan menjadi apa lagi daripada menjadikan panik dan galaunya kekuasaan ditangan, hal paling mudah adalah mengadunya untuk mendapatkan benih-benih kesetiaan baru pada Putera Mahkota yang sedang disiapkan, meski masih nampak goblog dan super pekok. Wallahualam, semoga hanyalah kegalauan saya sahaja.

Hirarki selalu saja ada dimanapun, bahkan birokrasi seakan sebuah tembok maha kuat yang tidak dapat ditembus selain dengan perjuangan dan rasa sakit. Entah apa yang diusung demokrasi, selain hanya menjadi alat dan acuan, sekalipun sistem yang dikerubungi ribuan polisi, tentara ataupun jaksa. Terbukti bisul-bisul kerajaan kecil menempel selalu baik sebagai akibat, proses maupun aktualisasinya. Partai atau apapun namanya entah mengusung penghapusan kelas sosial atau istilah lainnya pun mencipta kelas-kelas sosial baru, baik yang komunis ataupun yang bukan. Sama saja mereka tidak membumikan politik.