Sudah lebih dari satu dasa warsa negeri begajul memasuki fase reformasi, sebuah reformasi deadlock, jadi sampai kapan masa-masa transisional hukum ini berlangsung, meski saat ini sudah ada Mahkamah Konsitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan komisi-komisi lainnya, yang tidak serta merta membuat masyarakat luas paham apakah roadmap atau sampai dimanakah kerja-kerja mereka akan dianggap selesai, atau jangan-jangan nantinya malah menjadi semacam lembaga karier yang harus selalu ada hingga masa transisi tidak berakhir sebagaimana yang terjadi disudut tetangga negeri begajul, masa darurat perang sejak pemberantasan sebuah partai yang dianggap berkhianat karena membunuh tujuh jenderal di markas tentara sendiri hingga saat ini, entah sudah selesai atau belum.

Banyak bijak bestari yang mengatakan bahwa negeri begajul baru akan mendapatkan pemimpin yang ideal serta dapat memerintah dengan baik membawa rakyatnya menuju kesejahteraan yang benar-benar sejahtera adanya sekitar 10 kali pemilihan presiden lagi. Lama memang meskipun saat ini juga sebenarnya semua orang berhak mengatakan siapa pemimpin terbaiknya. Semua memang memiliki hak yang sama baik untuk memilih maupun untuk tidak memilih, tak ada keharusan dan kewajiban untuk kesusu atau berimajinasi tentang siapa pimpinan yang mumpuni atau barangkali semuanya yang baik dan ideal sudah terlalu jauh lepas, copot dari nurani hati kita yang paling dalam, atau dengan sengaja kita pernah menghapusnya sendiri, dengan ideal dan topografi otak yang sudah demikian absurdnya menghadapi kenyataan, bahkan yang sudah dijanjikan sekalipun.